Tugas Pokok dan Fungsi

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 464

(1)  Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
  2. penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
  3. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perindustrian;
  4. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
  5. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan luar negeri;
  6. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
  7. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
  8. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
  9. membantu kelancaran tugas Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) kabupaten/kota di bidang pelayanan perijinan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Gubernur.

(3)  Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

  1. Sekretariat ;
  2. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
  3. Bidang Industri Agro dan Manufaktur;
  4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
  5. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 465

(1)  Sekretariat melaksanakan tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan program kerja sekretariat;
  2. penyelarasan dan kompilasi program kerja dinas;
  3. penyelarasan dan kompilasi program kerja serta pelaksanaan tata usaha keuangan;
  4. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tata laksana dinas;
  5. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
  7. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3)  Sekretariat terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 466

(1)  Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana program dan kegiatan , evaluasi dan pelaporan.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kerja Dinas;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
  4. menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja Dinas;
  5. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 467

(1)  Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Sub Bagian Keuangan;
  2. menyusun rencana anggaran dinas;
  3. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas;
  4. melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawa;
  5. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pegelolaan keuangan dinas;
  7. menyusun laporan penanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
  8. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 468

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi umum, dan administrasi kepegawaian, pengembangangan SDM, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  3. menyusun program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  4. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
  5. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  6. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
  7. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
  8. menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  9. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
  10. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Industri Kecil dan Menengah

Pasal 469

  1. Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri pangan, industri kerajinan dan aneka industri.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
  3. penyusunan program kerja di bidang industri pangan, kerajinan dan aneka industri;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri pangan;
  5. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri kerajinan;
  6. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan aneka industri;
  7. pembuatan data dan profil/potensi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
  8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Industri Kecil dan Menengah;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3)  Bidang Industri Kecil dan Menengah terdiri dari:

  1. Seksi Industri Pangan;
  2. Seksi Industri Kerajinan; dan
  3. Seksi Aneka Industri.

Pasal 470

(1)  Seksi Industri Pangan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri pangan.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Industri Pangan;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri pangan;
  • menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Pangan;
  1. memberikan rekomendasi di bidang Industri Pangan;
  2. menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang Industri Pangan;
  3. memfasilitasi Tenaga Penyuluh Lapangan Kabupaten/Kota dan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan di bidang Industri Pangan;
  • melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Pangan; dan
  1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 471

(1)  Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri kerajinan.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Industri Kerajinan;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kerajinan;
  3. menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Kerajinan;
  4. menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang Industri Kerajinan;
  5. memfasilitasi Tenaga Penyuluh Lapangan Kabupaten/Kota dan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan di bidang Industri Kerajinan;
  6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  7. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Kerajinan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 472

(1)  Seksi Aneka Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan aneka industri.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Aneka Industri;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Aneka Industri;
  3. menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Aneka Industri;
  4. memberikan rekomendasi di bidang Aneka Industri;
  5. menyusun data dan potensi/profil sektor industri di bidang Aneka Industri;
  6. memfasilitasi tenaga penyuluh lapangan kabupaten/kota dan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan di bidang Aneka Industri;
  7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  8. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Aneka Industri; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Bidang Industri Agro dan Manufaktur

Pasal 473

(1)  Bidang Industri Agro dan Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri agro, industri manufaktur dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi kabupaten/kota, serta penyusunan peta panduan pengembangan industri agro, industri manufaktur Provinsi Kepulauan Riau.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri Agro dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan program kerja di Bidang Industri Agro, Industri Manufaktur dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri agro;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri manufaktur;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
  5. pembuatan data dan profil di bidang industri agro dan manufaktur;
  6. merumuskan dan merencanakan peta panduan pengembangan klaster industri unggulan di Bidang Industri Agro dan Manufaktur;
  7. pemberian dan penerbitan perizinan serta rekomendasi di Bidang Industri Agro dan Manufaktur
  8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Industri Agro dan Manufaktur; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3)  Bidang Industri Agro dan Manufaktur terdiri dari:

  1. Seksi Industri Agro;
  2. Seksi Industri Manufaktur; dan
  3. Seksi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 474

(1)  Seksi Industri Agro mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri agro.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Industri Agro;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Agro;
  3. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan usaha di bidang Industri Agro;
  4. memberikan rekomendasi di bidang Industri Agro;
  5. menyusun data dan potensi/profil sektor industri di bidang Industri Agro;
  6. menyusun peta panduan pengembangan klaster industri manufaktur;
  7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  8. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Agro; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 475

(1)  Seksi Industri Manufaktur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri manufaktur.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

  1. menyusun program kerja di Seksi Industri Manufaktur;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan industri manufaktur;
  3. menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang industri manufaktur;
  4. memberikan rekomendasi di bidang industri manufaktur;
  5. menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang industri manufaktur;
  6. menyusun peta panduan pengembangan klaster industri manufaktur;
  7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  8. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang industri manufaktur;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 476

(1)  Seksi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  3. menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  4. memberikan rekomendasi di bidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  5. menyusun potensi/profil sektor industri di bidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  6. menyusun peta panduan pengembangan klaster industry unggulan berbasis teknologi tinggi;
  7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  8. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 477

(1)  Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang informasi harga, stok dan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis, perlindungan konsumen dan pengembangan usaha perdagangan dan bina pasar.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan Program Kerja di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
  2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Informasi Harga, Stok dan Distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis;
  3. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perlindungan Konsumen;
  4. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan usaha perdagangan dan bina pasar;
  5. pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan dalam negeri dan di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen;
  6. pelayanan perizinan serta rekomendasi di bidang perdagangan dalam negeri;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3)  Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

  1. Seksi Informasi Harga, Stok dan Distribusi;
  2. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
  3. Seksi Usaha Perdagangan dan Bina Pasar;

Pasal 478

(1)  Seksi Informasi Harga, Stok dan Distribusi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Informasi Harga, Stok dan Distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barang strategis.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Informasi Harga, Stok dan Distribusi;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis tentang Informasi Harga, Stok dan Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan stok, harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis serta penyusunan prognosa kebutuhan pokok;
  4. melaksanakan monitoring dan laporan harian harga sembilan bahan pokok dan barang strategis;
  5. melaksanakan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;
  6. membuat peta informasi rantai pasok komoditi strategis, sarana dan prasarana logistik;
  7. menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan barang strategis;
  8. menyusun rencana perkiraan kebutuhan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis secara berkala;
  9. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah/operasi pasar dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan;
  10. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  11. menyiapkan data informasi harga dan stok bahan pokok melalui media cetak, radio dan website;
  12. melaksanakan pengawasan pendistribusian barang kebutuhan masyarakat yang mendapat subsidi pemerintah;

m.menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Informasi Harga, Stok dan Distribusi; dan

  1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 479

(1)  Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan perlindungan konsumen.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Perlindungan Konsumen;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan Perlindungan Konsumen;
  3. melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
  4. melaksanakan pembinaan tentang perkembangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  5. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sosialisasi informasi serta publikasi tentang perlindungan konsumen;
  6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang pengawasan dan peredaran barang dan jasa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  7. melaksanakan pembinaan terhadap pejabat PPBJ dan PPNS-PK di kabupaten/kota;
  8. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Konsumen; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 480

(1)  Seksi Usaha Perdagangan dan Bina Pasar mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan bina pasar.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Usaha Perdagangan dan Bina Pasar;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pengembangan pasar;
  3. menyelenggarakan pembinaan pengembangan pasar-pasar tradisional;
  4. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengembangan pasar swasta di kabupaten/kota;
  5. melaksanakan pembinaan dan monitoring persaingan usaha tidak sehat di kabupaten/kota dan usaha multi level marketing;
  6. membuat rekomendasi, pelayanan perijinan, dan pengumpulan data SIUP dan TDP kabupaten/kota;
  7. membina dan mengawasi usaha Bahan Berbahaya (B2), Minuman Beralkohol, dan Perdagangan Gula Antar Pulau dan Toko Bebas Bea;
  8. melakukan perluasan akses pasar (misi dagang dan pameran) serta fasilitasi dan kerjasama dengan dunia usaha (pola kemitraan);
  9. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  10. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Usaha Perdagangan dan Bina Pasar; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Perdagangan Luar Negeri

 Pasal 481

(1)  Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang ekspor, impor, serta kerjasama perdagangan internasional.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan program kerja di bidang Perdagangan Luar Negeri.
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengembangan serta pembinaan teknis di bidang Impor.
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengembangan Ekspor.
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kerjasama Perdagangan Internasional.
  5. pembinaan dan pengembangan di bidang Perdagangan Luar Negeri;
  6. penerbitkan perizinan serta rekomendasi di bidang Perdagangan Luar Negeri;
  7. pembuatan data dan profil/potensi di bidang perdagangan luar negeri;
  8. pelaksanaan koordinasi program kerja dengan Dewan Kawasan;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3)  Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari:

  1. Seksi Pengembangan Impor;
  2. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
  3. Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional.

Pasal 482

(1)  Seksi Pengembangan Impor mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Impor.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Pengembangan Impor;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Impor;
  3. melaksanakan pengawasan mutu, perizinan impor dan analisis iklim usaha;
  4. melaksanakan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang Impor;
  5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Impor; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 483

(1)  Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan Pengembangan Ekspor.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja di Seksi Pengembangan Ekspor;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor;
  3. melaksanakan pengawasan mutu, perizinan ekspor dan analisis iklim usaha;
  4. melaksanakan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor;
  5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekspor; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 484

(1)  Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama perdagangan internasional.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

  1. menyusun program kerja di Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional;
  2. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Kerjasama Perdagangan Internasional;
  3. melaksanakan koordinasi program kerja dengan Sekretariat Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
  4. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kerjasama Perdagangan Internasional; dan
  6. melaksanakan tugas lain di bidang kerjasama perdagangan internasional yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 485

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 464 (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 486

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;

(2)  Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

(3)  Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(4)  Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(5)  Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.